Puncak HUT 44 Tahun Perpusnas Wapres Canangkan Gerakan Literasi Desa Rakornas Perpustakaan 2024 Resmi Dibuka Perpusnas Gelar Rakornas Sekaligus Peringatan HUT 44 Tahun Ramadhan Meet Up DrZlim Gelar Bukber Bareng Media & KOL
Sisi Lain

Respon Perpusnas Terkait Cuitan Anggaran 9,5 Miliar

Respon Perpusnas Terkait Cuitan Anggaran 9,5 Miliar

Klarifikasi Perpusnas Mengenai Anggaran Rp9,5 Miliar (foto;istimewa)

Anggaran dimaksud untuk penyelenggaraan kegiatan Stakeholder Meeting Nasional (SMN) yang merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) sebagai kegiatan prioritas pembangunan nasional 2020-2024 untuk membantu UMKM Koperasi dan Ekonomi Kreatif dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid. 

 

Zonaekbis.com | Menanggapi pemberitaan di media massa yang menyoroti cuitan akun Twitter @adionooo terkait anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada Kamis (27/4/2023), Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpusnas, Adin Bondar menyambut baik masukan dari setiap elemen masyarakat. Deputi menegaskan pagu anggaran Perpusnas dibahas oleh tim ahli dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Komisi X DPR RI.

Perpustakaan memiliki tujuh peran dari 17 agenda SDGs dalam pembangunan global, yakni menghapus kemiskinan, mengurangi kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, serta energi bersih dan terjangkau.

“Tujuh aspek yang sangat luar biasa dari tujuh belas agenda SGDs yang bisa dilakukan percepatannya oleh perpustakaan, menjadikan kegemaran membaca dan literasi menjadi satu gerakan nasional sekaligus gerakan sosial yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota, dan juga masyarakat. Sehingga, kegemaran membaca dan literasi adalah tanggung jawab bersama,” terangnya di Jakarta pada Jumat (28/4/2023).

Deputi menjelaskan anggaran Rp9,5 miliar yang menjadi sorotan di media saat ini, bukan untuk anggaran rutin rapat kantor, Perpusnas tidak pernah menggunakan anggaran sebesar itu hanya untuk rapat rutin saja. Anggaran dimaksud untuk penyelenggaraan kegiatan Stakeholder Meeting Nasional (SMN) yang merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) sebagai kegiatan prioritas pembangunan nasional 2020-2024 untuk membantu UMKM Koperasi dan Ekonomi Kreatif dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid. 

“Anggaran tersebut diperuntukkan mendatangkan peserta sejumlah 695 orang dari 38 provinsi, 136 Kabupaten/Kota dan 450 desa di mana seluruh pembiayaan selama tiga hari ditanggung oleh Perpustakaan Nasional yang terdiri dari komponen-komponen seperti akomodasi, transportasi, materi, fasilitator daerah dan narasumber,” tambahnya.

SMN bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi para stakeholder untuk pelaksanaan TPBIS sebagai program prioritas nasional yang berkelanjutan, mendorong kegiatan TPBIS menjadi Gerakan Nasional Pembangunan Literasi di Indonesia, dan memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan strategi program transformasi perpustakaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

TPBIS merupakan bagian dari program prioritas nasional dengan tujuan untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan melalui peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum. Dalam penguatan budaya literasi, secara nyata kegiatan TPBIS yang telah berjalan sejak tahun 2018 ini mengupayakan terjadinya peningkatan literasi masyarakat, kemandirian masyarakat sehingga masyarakat menjadi sejahtera.

Melalui kegiatan SMN, seluruh peserta diharapkan dapat menciptakan produk barang dan jasa yang dapat dipasarkan secara luas dan dapat meningkatkan kesejahteraan sebagai tindaklanjut pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Sedangkan anggaran sebesar Rp2 miliar digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Gemilang Perpustakaan Nasional yang merupakan puncak kegiatan dalam pemberian penghargaan tertinggi yang diberikan Perpusnas terhadap masyarakat yang telah berkontribusi besar dalam pengembangan perpustakaan dan literasi serta pembudayaan gemar membaca di Indonesia, sekaligus sebagai sarana promosi yang mengangkat citra perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.

Deputi menerangkan, penghargaan tertinggi dalam bidang perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca diberikan kepada tokoh birokrat, tokoh masyarakat, pegiat literasi, media massa, jurnalis yang telah memberikan perhatian penuh kepada pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca di daerahnya masing-masing.

“Di ajang Gemilang Perpustakaan Nasional ini, juga diberikan penghargaan Lifetime Achievement kepada seorang tokoh yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca di Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, dalam acara ini juga diberikan apresiasi dan pembinaan prestasi terhadap pustakawan berprestasi tingkat nasional, perpustakaan umum/desa terbaik tingkat nasional, perpustakaan SLTA terbaik tingkat nasional serta buku (pustaka) terbaik koleksi Deposit Perpusnas, lomba bertutur tingkat SD/SMP/SMA.

Apresiasi dan penghargaan juga diberikan kepada masyarakat yang telah merawat naskah kuno sehingga lestari hingga saat ini, kemudian para penerbit yang patuh terhadap amanat UU Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Acara tersebut juga didukung oleh public figure untuk menghibur masyarakat.

Peserta Gemilang Perpustakaan Nasional dihadiri sebanyak 1.000 orang masyarakat, antara lain, terdiri dari pustakawan, pegiat literasi, pengelola perpustakaan, Kepala Dinas Perpustakaan dari Provinsi, Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di suatu gedung yang bisa menampung peserta dalam jumlah besar.

“Kami berharap klarifikasi dari Perpusnas ini memberikan penjelasan bahwa pemanfaatan anggaran Perpusnas digunakan untuk pengembangan perpustakaan dan peningkatan literasi masyarakat sehingga mampu untuk menciptakan barang/jasa yang berkualitas dan dapat digunakan dalam kompetisi global,” tuturnya.

Mengenai anggaran kendaraan dinas jabatan eselon I dengan pagu Rp880 juta, Deputi mengatakan hal ini sudah sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.